Halusinasi Penentang Syariat Islam

Republika Senin, 29 Nopember 2004

Oleh : Irfan S Awwas

Upaya dekonstruksi syariat Islam dari politik dan lembaga negara, kini telah melibatkan kalangan pemikir dari berbagai disiplin ilmu. Ahmad Najib Burhani, dosen di Universitas Paramadina, melontarkan opini berjudul ''Ratu Adil Bernama Syariat Islam'' (Republika, 19/11/2004).

Dikatakan bahwa: "Tuntutan sebagian Islam radikal terhadap penerapan syariat Islam itu dilandasi oleh keyakinan bahwa syariat Islam akan berfungsi seperti sosok Ratu Adil atau Mesiah. Syariat, misalnya,
dipandang sebagai total solution terhadap segala problema yang dihadapi bangsa Indonesia. Gagasan ini, katanya lagi, hanya lahir dari komunitas masyarakat miskin, tersisihkan, dan putus asa yang menunggu-nunggu hadirnya makhluk yang mampu mengangkat derajat hidup mereka."

Pemikiran normatif sekularisme seperti ini muncul dari seorang dosen Muslim, terasa agak aneh. Cara berpikir demikian, pernah berkembang pesat di zaman Lenin dalam wujud pemikiran anti Tuhan dan anti agama (ateis). Leninisme berkeyakinan, tanpa agama kehidupan menjadi lebih cerah. Kebencian pada agama, akhirnya melahirkan halusinasi (membayangkan segala hal buruk) terhadap segala yang berkaitan
dengan syariat Allah.

Halusinasi para penentang syariat Islam, bertolak dari pemikiran tentang perlunya memberikan jawaban atas berbagai problema masyarakat modern yang menyangkut kehidupan publik. Terhadap syariat Islam, sayangnya, keinginan itu kemudian dirumuskan dalam bingkai apriori, bahwa ajaran Islam sama sekali tidak menyentuh realitas sosial masyarakat yang sudah berkembang sedemikian pesat. Ajaran Islam dirasakan tidak akan mampu mengantisipasi perkembangan zaman karena sifatnya yang statis dan final dengan selesai turunnya wahyu.

Benarkah mereka yang memandang syariat Islam sebagai total solution merupakan orang-orang yang putus asa, termarginalkan, dan melarat?

Meyakini syariat Islam sebagai total solution adalah bagian dari keimanan Islam. Sebab, segala kebaikan yang diajarkan Islam sesuai dengan fitrah manusia. Siapapun yang menerapkan prinsip-prinsip kehidupan Islam, seperti komitmen terhadap janji, jujur, kerja keras, disiplin dan tepat waktu, adil dalam menjalankan kekuasaan, kesediaan menerima kontrol masyarakat dalam menjalankan kepemimpinan negara, dan ramah terhadap orang lain. Dia pasti akan mendapatkan manfaat, baik dia Muslim atau non Islam, di negara Islam maupun sekuler.

Namun demikian, membandingkan antara Muslim yang meyakini syariat Islam sebagai total solution, atau dalam ungkapan Roger Graudy, hillun wahidun lil mustaqbalil alam (solusi tunggal bagi problem dunia kontemporer); dengan Amerika Serikat yang memandang demokrasi sebagai obat mujarab atau Mesiah modern bagi seluruh problem manusia, sebagaimana dikatakan Najib Burhani, jelas tidak relevan.

AS kini memperalat demokrasi sebagai alasan pembenaran untuk menjajah bangsa Irak, membunuh ribuan Muslim, memperkosa wanita, dan menghancurkan sejumlah masjid bersejarah. Menyejajarkan demokrasi,
sekularisme, dan isme-isme turunannya dengan syariat Islam adalah kriminalitas berpikir, merendahkan martabat Allah, dan menghina Rasulullah SAW.

Demokrasi ataupun sekularisme, bukan saja ideologi yang bersifat man- made, tidak punya nabi dan kitab suci. Tetapi juga, seperti dikatakan Moh Natsir di hadapan sidang pleno Konstituante, 12 November 1957, adalah ideologi la-diniyyah, tanpa agama. Tidak memiliki tujuan hidup, dan kosong dari orientasi ukhrawi. Setinggi-tinggi tujuan hidup manusia yang bisa diberikan demokrasi, paling- paling penghargaan pada mayoritas dan membiarkan tiap golongan masyarakat memanifestasikan diri secara bebas dan merdeka. Sedangkan sekularisme, selain tidak dapat memberikan dasar dan arah bagi kehidupan individu maupun masyarakat, kata beliau, konsepsinya tidak akan melebihi apa yang disebut humanity (perikemanusiaan). Karena itu, berpedoman pada demokrasi atau sekularisme, ibarat menelan makanan yang tercemar, tidak pernah bisa memberikan makanan yang bergizi, bahkan sebaliknya meracuni pikiran dan hati.

Adapun agama Islam, memiliki sumber dan dasar berpijak yang jelas, yaitu Tauhidullah. Tujuannya, mengarahkan manusia supaya selamat hidupnya di dunia dan akhirat. Untuk itu manusia diberi manhajul hayah (pedoman hidup) bernama syariat Islam. Tidak ada satu sudut pun dari areal kehidupan manusia yang tidak diatur dalam Islam. Komitmen Natsir dalam memperjuangkan formalisasi syariat Islam di lembaga negara, terbukti tidak membuatnya terhina, apalagi putus asa. Ia berpulang ke rahmatullah dengan terhormat. Justru, mereka yang menolak syariat Islam adalah orang-orang yang tidak mampu membebaskan diri dari hegemoni Barat. Orang-orang yang mengidap inferiority complex, yang malu melihat wajahnya sendiri, yang biasa mengidentifikasikan dirinya dengan kemauan asing, sehingga takut berkata: "Isyhadu bianna muslimun."

Akibat menolak syariat
"Di antara manusia ada yang mempergunakan kata-kata hampa tanpa ilmu untuk menyesatkan orang dari jalan Allah dan menjadikan jalan Allah itu senda gurau. Mereka akan menderita azab yang menghinakan." (Qs. Lukman, 31: 6).Manusia yang berperilaku, sebagaimana tersebut di dalam ayat di atas, kini jumlahnya semakin banyak. Secara formal, mereka ada yang beragama Islam, namun dalam praktiknya, mereka justru melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agamanya. Mereka menggunakan label demokrasi, hak asasi, liberalis, pluralis, inklusifis, kesetaraan gender, dan sebagainya. Dari komunitas inilah munculnya "fikih lintas agama" yang menyatakan shalat tidak wajib, wanita bukan saja boleh menjadi presiden, bahkan sebagai khatib atau imam shalat di hadapan makmum laki-laki juga sah. Padahal, yang mereka serukan adalah kebatilan, membuat aturan agama tanpa syariat, dan mengakui adanya Tuhan tanpa agama.

Ada pula yang berambisi merevisi sejumlah ayat al-Quran yang dianggapnya diskriminatif terhadap kaum perempuan. Melalui "Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (KHI)" tim pengarus-utamaan gender
bentukan Departemen Agama mengusulkan supaya peraktik poligami dilarang, karena eksesnya buruk. Wanita boleh menikahkan dirinya sendiri, membolehkan perkawinan kontrak dengan batas waktu tertentu
alias mut'ah. Untungnya, draf ini dibatalkan oleh Menag, Maftuh Basuni. Jika tidak, usulan itu bisa memotivasi masyarakat untuk mengingkari nilai-nilai syariat, dan menjadi alasan legalisasi prostitusi di Indonesia.

Mengapa untuk syariat Islam mereka cenderung berpikir negatif dan tidak demokratis? Ketika sekularisme merasa hebat, dan para penguasa menyingkirkan peran agama dari kekuasaannya, yang terjadi adalah bencana. Musollini dengan fasismenya di Italia, Stalin dan Vladimir Ilyic Ulyanov Lenin dengan komunisme-bolsheviknya di Rusia, Adolf Hitler dengan Nazismenya di Jerman, Sukarno dengan Nasakom, Soeharto
dengan asas tunggal Pancasila, Abdurrahman Wahid dengan dekonstruksi syariatnya. Semuanya berakhir tragis. Kekuasaan dan paham yang mereka tinggalkan tidak mewariskan apa pun, selain kerusakan. Rakyat
kian miskin akibat keserakahan sebagian orang, moral menjadi rusak karena mengabaikan agama, semakin banyak anak jalanan yang telantar, hubungan sosial hancur, negara berjibun hutang, pelacuran dan
perjudian merajalela. Sedangkan korupsi, bagai gurita raksasa memangsa harta negara, akibat tidak adanya rasa tanggung jawab pada Tuhan. Mereka gagal menciptakan kondisi sosial yang adil dan sejahtera.

Di kalangan pemikir Islam yang menentang syariat Islam, akhir hidupnya amat memilukan. Nasib mereka haruslah menjadi pelajaran bagi generasi Islam bahwa, "orang-orang yang menghina syariat Islam,
pasti akan dihinakan oleh Allah."

Aktivis Majelis Mujahidin Indonesia

Ratu Adil Bernama Syariat Islam

Republika, Jumat, 19 Nopember 2004

Oleh : Ahmad Najib Burhani

Ide tentang Ratu Adil umumnya muncul ketika suatu kelompok masyarakat berada dalam kondisi ekonomi dan politik yang menyedihkah dan secara psikologis tak punya lagi harapan untuk bangkit bila hanya dengan menyandarkan pada kekuatan yang ada pada diri mereka sendiri. Menurut Fiona Bowie (The Coming Deliverer, 1997), ide ini merupakan bagian dari ajaran orthodox semua agama. Aktif dan tidaknya ajaran ini sangat bergantung pada tingkat kesengsaraan yang dialami oleh suatu umat.

Ratu Adil biasanya dipersonifikasikan dalam wujud sesosok individu penuh kharisma, dengan kekuatan supranatural dan aura kenabian atau ketuhanan yang mampu menolong umat keluar dari krisis dan penderitaan. Dalam teologi Syiah, dan juga sebagian umat Islam lain, gagasan tentang kedatangan Al-Mahdi al-Muntadzar (yang ditunggu-tunggu) seringkali tumbuh ketika mereka berada dalam situasi dan kondisi yang sangat tak berdaya. Sebelum Revolusi Iran 1979, harapan akan kehadiran Al-Mahdi pada masyarakat Syiah Iran begitu luas tersebar. Al-Mahdi ini diyakini akan berperan sebagai sosok pembebas umat Islam dari kondisi keterpurukan dan keteraniayaan. Dalam agama Kristen, konsep tentang kehadiran Kristus (Messiah) untuk yang keduakalinya juga memiliki penjabaran yang mirip. Gagasan ini berkembang pada masyarakat miskin, tersisihkan, dan putus asa yang menunggu-nunggu hadirnya makhluk yang mampu mengangkat derajat hidup mereka.

Pada awal abad ke-20, bagi sebagian masyarakat Indonesia, HOS Tjokroaminoto sering dianggap sebagai sosok Ratu Adil. Nama Tjokroaminoto dihubung-hubungkan dengan tokoh yang dinanti-nantikan kehadiranya di tengah rakyat Indonesia yang sengsara, Prabu Heru Tjokro. Menurut pengamatan sejarawan Bernhard Dahm, melejitnya Sarikat Islam (SI) di era Perang Dunia I di antaranya adalah karena demam mesianis ini. Seabad sebelumnya, Pangeran Diponegoro menggunakan gelar Sultan Herutjokro atau Ratu Adil ketika ia memobilisasi para petani dan memimpin Perang Jawa 1825-1830. Presiden pertama Indonesia, Sukarno, oleh para pengikut militannya ketika itu juga sering diangap sebagai pengejawantahan Ratu Adil.

Pergeseran makna
Bila dahulu Ratu Adil atau The Saviour atau The Just King itu selalu identik dengan person atau tokoh, maka wacana yang berkembang pada Islam radikal di Indonesia belakangan ini menunjukkan adanya pergeseran pemaknaan konsep Ratu Adil atau Al-Mahdi. Bila pada tahun-tahun dahulu, umat Islam, terutama di Jawa, selalu mengharap kehadiran Ratu Adil bila mereka tertimpa krisis besar, maka pada krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia pada tahun-tahun terakhir dari abad ke-20 yang bekasnya masih terasa hingga saat ini, harapan terhadap munculnya Ratu Adil dalam arti sosok individu mengalami ketergusuran, kalau tidak kepunahan. Harapan yang sering dikemukakan oleh Islam radikal untuk mengatasi krisis di Indonesia adalah sebuah konsep yang bernama syariat Islam.

Berbagai penelitian yang dilakukan baik oleh individu maupun lembaga, seperti penelitian Islam and Peace Building oleh ICIP-JICA (2004), menunjukkan bahwa tuntutan sebagian Islam radikal terhadap penerapan syariat Islam itu dilandasi oleh keyakinan bahwa syariat Islam akan berfungsi seperti sosok Ratu Adil. Jargon-jargon yang ditampilkan dalam melihat peran syariat memperlihatkan bagaimana syariat betul-betul menempati posisi sebagai Messiah. Syariat, misalnya, dipandang sebagai total solution atau obat mujarab terhadap segala problem yang dihadapi oleh bangsa ini. Krisis ekonomi, politik, moral, sosial, dan sebagainya adalah disebabkan karena bangsa ini menerapkan sistem sekular, sistem buatan manusia yang penuh kekurangan. Karena itu, sistem buatan manusia itu harus diganti dengan sistem milik Tuhan yang bernama syariat yang diyakini bersifat sempurna.

Tuntutan penerapan syariat Islam di berbagai daerah di Indonesia belakangan ini adalah sejalan dengan pemikiran bahwa syariat sebagai total solution bagi bangsa Indonesia. Tuntutan yang terjadi di Sulawesi, Sumatra Barat, Madura, Banten, Flores, Sumba, dan Cianjur memang memiliki latar belakang yang beragam, seperti kepentingan politik atau ekonomi. Namun secara umum, di antara pandangan yang sering dikemukakan tentang alasan dari tuntutan ini adalah bahwa syariat Islam akan mampu membawa rakyat di daerah itu menuju kepada keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Gagasan tentang syariat Islam sebagai perwujudan Ratu Adil ini sebetulnya tidak terlalu jauh bila dibandingkan dengan gagasan tentang demokrasi bagi Amerika Serikat. Sebagaimana kelompok Islam radikal memandang syariat Islam, AS memandang demokrasi sebagai obat mujarab atau Messiah modern bagi seluruh problem manusia.

Demokrasi versus syariat
Demokrasi, menurut Olivier Roy dalam bukunya The Failure of Political Islam (1994), adalah satu-satunya sistem pemerintahan yang diakui dalam skema dunia modern. Demokrasi adalah obat mujarab untuk segala problem kemanusiaan. Demokrasi adalah The Saviour bagi Amerika Serikat, dan karena itu mereka merasa berkewajiban memaksakan sistem ini ke seluruh dunia, seperti yang terjadi di Irak dan Afganistan. Selain demokrasi, tidak ada sistem pemerintahan yang saat ini diakui mampu menawarkan kemajuan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Kekuasaan dari sistem ini begitu hegemoniknya sehingga dunia saat ini seakan tertutup terhadap adanya kemungkinan sistem lain.

Seperti umumnya sistem yang hegemonik, ia tentu secara otomatis melahirkan lawan-lawan yang selalu menantang eksistensinya. Bila sebelum tahun 1990-an sistem sosialisme selalu menjadi contender atau tawaran alternatif, maka dalam konteks kekinian sistem syariat sering dianggap oleh berbagai kelompok Islamis sebagai alternatif terhadap demokrasi. Tentu saja, seperti dikemukakan oleh Roy, bila melihat syariat dengan kacamata demokrasi, maka yang akan tampak adalah absence dan lack. Sistem syariat berbeda dari sosialisme yang ketika dihadapkan pada demokrasi memiliki poin-poin perbandingan. Syariat tidak bisa disandingkan dengan demokrasi sebagai sebuah perbandingan. Justru karena kesulitan untuk menyejajarkan itulah maka, barangkali, beberapa aktivis gerakan syariat lantas menawarkannya sebagai challenger dari demokrasi.

Akhirnya, seperti yang dkemukakan oleh Fiona Bowie, sebagai ajaran orthodox dari semua agama (bahkan mungkin semua peradaban), gagasan tentang Ratu Adil itu tidak pernah punah. Dia bisa berbentuk sosok dan juga bisa berupa konsep. Demokrasi, syariat Islam, Marxisme, atau isme-isme lain bisa menjadi Ratu Adil bagi masyarakat yang sedang mengalami keterpinggiran dan tak berdaya. Gagasan Ratu Adil ini akan meredup bila masyarakat hidup pada kondisi yang aman, adil, dan sejahtera. Karena itu, salah satu solusi yang mesti diambil oleh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan SB Yudhoyono-Jusuf Kalla untuk mengatasi "hantu" Ratu Adil adalah menciptakan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Dosen di Universitas Paramadina dan Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka)

Menyambut KUII ke-4, 17-21 April 2005: Mendayung antara Neoliberalisme dan Neofundamentalisme Islam

By Ahmad Najib Burhani*

Apa persoalan penting yang melatarbelakangi diselenggarakannya KUII (Kongres Umat Islam) ke-4 di Jakarta pada 17-21 April 2005 ini? Dalam sejarahnya, KUII selalu hadir karena adanya masalah serius yang dihadapi umat Islam.  KUII pada 1930-an dilatarbelakangi oleh hancurnya kekhilafahan Islam di Turki, Pan-Islamisme, pergolakan di Hijaz, dan keterbelakangan umat Islam. Komite Khilafat lahir pada kongres-kongres di tahun itu. KUII pada 1940-an lahir karena perjuangan kemerdekaan dan peran politik umat Islam yang tak menguntungkan. Dari sinilah lantas terbentuk Masyumi sebagai satu-satunya wadah politik umat Islam.

Pasca kemerdekaan, KUII telah digelar tiga kali, yaitu 1945, 1949, dan 1998. KUII 1998 diadakan untuk merespon euphoria politik di Indonesia pasca kejatuhan rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto. Meski KUII tahun itu tidak melahirkan keputusan yang cukup berpengaruh bagi kehidupan umat Islam di Indonesia, namun ia telah mencoba untuk merespon berbagai persoalan umat Islam kontemporer, seperti hubungan Islam dan negara, Islam dan partai politik.

Barangkali, persoalan paling serius yang dihadapi umat Islam pasca 1998 dan yang perlu dibahas pada Kongres ini adalah masalah neoliberalisme dan neofundamentalisme. Berbagai peristiwa yang berkaitan dengan dua isu tersebut, baik pada tingkat lokal maupun internasional, telah bermunculan dalam rentang waktu antara 1998 hingga sekarang. Secara sporadiks, dua isu besar itu sudah mendapat tanggapan dari berbagai kalangan Islam. Namun demikian, sebagai satuan utuh umat Islam Indonesia, Kongres perlu memperhatikannya, tanpa harus terpaku dengan hasil akhir berupa terumuskannya satu jawaban khusus.

Mencari Akar

Dalam Globalised Islam (2004), Olivier Roy menyebutkan bahwa baik kelompok neoliberalis maupun neofundamentalis sama-sama memiliki jawaban tipikal dan ready-made tentang apa itu Islam, jihad, bom bunuh diri, status wanita, demokrasi dan sejenisnya? ‘Islam adalah agama perdamaian’, ‘toleransi dan demokrasi memiliki akar kuat dalam Islam’, dan ‘Islam menjunjung tinggi hak asasi manusia’ merupakan jargon-jargon yang secara membosankan diulang-ulang kelompok neoliberalis. Sementara kelompok yang berlawanan mengusung tema-tema yang tak kalah menjemukan, seperti ‘syariah sebagai total solution’ dan ‘Islam adalah din wad daulah.’

Dari mana kedua kelompok tersebut mencari referensi terhadap jawaban-jawaban itu? Tidak ada lain kecuali Al-Quran. Kitab suci adalah teks multiinterpretasi. Ia akan berbunyi sesuai dengan siapa yang membacanya; ditangan Nurcholish Madjid, Al-Quran bersuara toleran, ramah, dan inklusif; dalam genggaman Osama bin Laden, Al-Quran menjadi menakutkan dan kejam. Karena itu, ketika seseorang ingin menemukan jawaban tentang hal-hal yang berkaitan dengan Islam, maka ia tak akan pernah menemukan jawaban yang seragam. Jika kita bertanya tentang teologi Islam, maka ada teologi Asy’ari, Maturidi, Syiah, dan lain-lain. Hukum Islam pun bervariasi, seperti, Maliki, Hanafi, Syafii, dan Hambali.

Persoalan liberal atau fundamental memang tidak bersumber dari Al-Quran. Kitab suci lebih sering difungsikan sebagai alat legitimasi terhadap keyakinan-keyakinan yang telah dimiliki orang-orang tertentu. Lantas darimana sumber dari sikap liberal dan fundamental itu? Berbagai penelitian telah dilakukan dan berbagai teori pun lahir. Teori ekonomi, misalnya, menyebut kemiskinan sebagai akar dari tindakan radikal dan violence. Teori politik mengangkat kebijakan Amerika Serikat sebagai sumber persoalan. Memang, semua teori itu memiliki kelemahan. Misalnya, jika kemiskinan yang dianggap sebagai akar fundamentalisme, mengapa banyak generasi muda Muslim Eropa, yang secara ekonomi cukup mapan, justru menjadi aktivis fundamentalisme. Kemelaratan bisa menyebabkan orang mau mencuri atau bunuh diri, namun ia tak mampu membuat orang mau membajak pesawat dan melakukan bom bunuh diri. Secara politik, NU dan Muhammadiyah memberikan respon yang lebih sejuk daripada ormas Islam lain dalam menyikapi kebijakan Amerika.

Teori lain tentang neoliberalisme dan neofundamentalisme dikemukakan oleh Olivier Roy (1994) dan Robert W. Hefner. Roy menyebutkan bahwa neofundamentalisme dan neoliberalisme Islam lebih banyak berkaitan dengan westernisasi (atau globalisasi atau modernisasi) daripada keinginan kembali kepada Al-Quran. Sebelumnya, Hefner dalam Civil Islam (2000) juga menyatakan hal senada, bahwa berbagai gerakan Islam itu muncul sebagai respons terhadap dunia modern.

Dari segi bentuknya, Roy menyatakan, respon terhadap dunia modern itu terpentang dari spektrum yang paling moderat hingga paling radikal. Pada fringe yang paling radikal terhadap pihak luar biasanya melahirkan terorisme. Fringe lain adalah fringe paling sektarian yang biasanya menerapkan konsep hijra dengan membentuk kelompok eksklusif. Senada dengan Roy, Hefner mengklasifikasi bentuk respons itu ke dalam tiga model, yaitu: respons dalam bentuk organik represif (a repressively organic response), separatis sektarianisme (organic totalism for separatist sectarianism), dan sipil Islam (a refigured religion, a civil response).

Kemana Kita Melangkah?

Teori budaya yang dikemukakan Roy dan Hefner di atas terlihat lebih komprehensif dibanding teori lain. Banyak pemikir Islam yang mencoba untuk merespons masalah globalisasi atau westernisasi ini secara akademik. Naquib Alatas, misalnya, memilih untuk melakukan de-Westernisasi ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Ziauddin Sardar mencoba untuk “freeing Muslims from the ‘epistemological imperialism of the West’” (membebaskan umat Islam dari epistemologi imperialisme Barat). Apa yang dilakukan Sardar dan Alatas adalah pemberontakan terhadap universalisme Barat, norma-norma dan nilai-nilai Barat. Mereka menolak tatanan dunia yang didominasi oleh Barat. Mereka tidak menolak globalisasi, tapi menolak universalisme Barat dalam membentuk dunia global ini. Mereka ingin membangun sendiri bentuk dari universalisme itu.

Globalisasi memang tidak bisa ditolak. Hal yang perlu dilakukan adalah dimana kita harus memposisikan diri. Kelompok neofundamentalis Islam di Indonesia, seperti Hizbut Tahrir, membagi globalisasi itu kepada dua bentuk, hadharah (ideologi dan peradaban) dan madaniyah (produk). Mereka cenderung menerima produk dunia global, seperti internet dan telefon, dan menolak ideologi di belakangnya. Golongan neoliberal Islam, seperti JIL (Jaringan Islam Liberal), cenderung menilai bahwa umat Islam tak akan bisa maju dan hanya menjadi konsumen jika tidak mengadopsi globalisasi secara total.

Globalisasi samasekali tidak berkaitan dengan dogma Islam. Ia tak mengubah agama, tapi mengubah sikap keberagamaan. Sebagai sebuah fenomena kultural, respon terhadap globalisasi, demikian juga dalam menyikapi kelompok neoliberalisme dan neofundamentalisme, tidak bisa dilakukan sekadar dengan merumuskan statemen verbal atau pernyataan setuju dan tidak setuju. Dalam konteks ini, KUII hanya berfungsi sebagai forum tempat mendistribusikan wacana dan mencerahkan pemikiran, sehingga lahir kesadaran bersama, bukan lahirnya solusi instan. Paling banter, seperti pertemuan para ilmuwan Islam di dunia yang pernah melahirkan IIIT (International Institute of Islamic Thought) dan ISTAC Malaysia, maka KUII bisa mempelopori lahirnya strategi dan pengembangan peradaban Islam tertentu dengan membentuk institusi.

oo0oo

*Ahmad Najib Burhani

Peneliti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Aktivis Pemuda Muhammadiyah

Ahmad Najib Burhani's Academic Works on Political Islam

Fellowship & Scholarship

• IIIT (International Institute of Islamic Thought) Summer Institute for Scholars 2013 on Islamic Reform Movements after the Arab Spring, Herndon, Virginia, June 24-July 3, 2013. My Paper: "The Arab Spring and the Reformasi ’98: A Comparative Study of Popular Uprisings in Tunisia and Indonesia."

Newspaper & Magazine

1. Imperialisme dan Islam (Panji Masyarakat, 1-10 April 1995)
2. Cendekiawan dan Transformasi Politik (Republika, 8 Desember 1995)
3. Mitos-mitos Kebesaran Mahasiswa Islam (Harian terbit, 7 Februari 1996)
4. Islam, Partai Islam dan Pemilu (Suara Karya, 20 Maret 1996)
5. Kyai (Gatra, 11 Mei 1996)
6. Kebangkitan Nasional Doeloe dan Kini (Merdeka, 20 Mei 1996)
7. Radikalisme dan Ekstrimitas Agama (Nusa Tenggara, 2 Januari 1997)
8. Ramadhan Menjelang Pemilu 1997 (Kompas, 10 Januari 1997)
9. Kemesraan NU-Pemerintah (Suara Karya, 31 Januari 1997)
10. Agama, Nahdhatul Ulama dan Sikap memilih Partai (Kompas, 7 Februari 1997)
11. Membangun Demokrasi Indonesia (Suara karya, 05 Maret 1997)
12. Konstruksi Ritualis-Sosialis dan Politis Haji (Republika, 25 April 1997)
13. Struktur Hijrah dan Konstruksi Peradaban ‘Madinat al-Rasul’ (Kompas,16 Mei 1997)
14. Ulama: Pialang Politik dan Moral (Media Indonesia, 23 Mei 1997)
15. Titik Fungsional Agama (Media Indonesia, 27 Juni 1997)
16. Kelas Menengah Cendekiawan: Kooptasi dan Independensi (Pelita, 18 Agustus 1997)
17. Haji, Istithaah dan High Society di Indonesia (Republika, 28 Agustus 1997)
18. Muhammadiyah, NU dan Mitos Bahasa Politik Santri (Surya, 24 Oktober 1997)
19. Ulama, Civil Society dan Desain Moralitas Religius Umat (Surabaya Post, 14 Nopember 1997)
20. NU dan Upaya Pembentukan Masyarakat Madani (Media Indonsia, 18 Nopember 1997)
21. NU, Ulama dan Politik (Media Indonesia, 18 Nopember 1997)
22. Kala jenderal Bicara Islam (Ummat, 24 Nopember 1997)
23. Identitas Agama: Malam Meditasi Siang Korupsi? (Media Indonesia, 5 Desember 1997)
24. Radikalisme dan Ektrimitas Keberagamaan (Media Indonesia, 5 Desember 1997)
25. Amien Rais, Muhammadiyah dan Tuntutan Episteme Sosial (Republika, 27 Desember 1997)
26. Perdebatan Konsep Politik Islam (Kompas, 11 Januari 1998)
27. Teologi, Negara dan Kebebasan Beragama (Media Indonesia, 16 Januari 1998)
28. Konsep Politik Islam (Gatra, 7 Februari 1998)
29. Reaktualisasi Peran Agama dalam Pembangunan (Republika, 27 Februari 1998)
30. Krisis Nasional: Reaksi Agama dan Rumusan Iman Transformatif (Media Indonesia, 27 Februari 1998)
31. Spirit Agama bagi Transformasi Sosial (Media Indonesia, 8 Mei 1998)
32. Gus Dur, Komunisme & Kebangkitan Nasional (Republika, 11 Mei 2000)
33. Tap XXV/MPRS/1966 & Kebangkitan Nasional (Media Indonesia, 19 Mei 2000)
34. Gus Dur: Pemimpin klenik atau Spiritualistik? (Media Indonesia, 2 Juni 2000)
35. Palestina, Bukan (Sekadar) Konflik Agama (Kompas, 26 Januari 2001)
36. Political Fatwa for Presidential Election is not Legally Binding (The Jakarta Post, 9 Juni 2004) 
37. Ratu Adil Bernama Syariat Islam (Republika, 19 Nopember 2004) 
38. Piagam Jakarta dan Piagam Madinah (Kompas, 30 Nopember 2004)
39. Radikalisasi Pancasila di Bidang Agama. 2012.
40. Mencari Sosok Calon Pemimpin Alternatif. 2012.

Soekarno tentang Ahmadiyah

Indonesian-Ahmadiyya Studies: Soekarno tentang Ahmadiyah: Sinar Islam bulan Nubuwwah 1356 HS/Nopember tahun 1977) No.11 – Th XLVI Soekarno tentang Ahmadiyah oleh Syafi R. Batuah S ebagaimana pa...

Indonesia, Islam and democracy: A perspective

Published on The Jakarta Post (http://www.thejakartapost.com)

The Jakarta Post | Fri, 02/05/2010 5:36 PM | Opinion

Blake Respini and Herdi Sahrasad

There are currently hundreds moderate Muslim organizations in Indonesia, many of them set up following the fall of President Soeharto in May 1998. The nurturing of these civic organizations may be as important to the future of Indonesia’s democracy as is the curtailment of extremists.

Furthermore, simple political maturity, such as developing true parties with accountability and that stand for something beyond personality as well the development of an educated and experienced electorate should protect and stabilize Indonesia’s democracy.

However, a critical component of Indonesia’s democratic future involves recognition of the special role of Islam in the state.

As most Indonesian Muslims want their government to respect Islamic customs even if they do not support the creation of an Islamic state, the line between support for and opposition to sharia is often blurred.

Many Indonesians, including those who are only nominally Muslims, hold conservative values and support strict moral laws without necessarily seeing them as purely religious- or sharia-based.

It is easy to mistake support for a conservative moral law as support for Islamism when it is more simply a reflection of basic conservative values.

By the same token, many Muslims in Indonesia reject some social arrangements and norms that are commonly associated with democracy in the West, including our pluralism and secularism. But this too neither makes them theocrats nor anti-democratic.

While the political debate is often framed by pitting Islamists against non-Islamists, the lines are really much more subtle than this and democratic negotiation will require all parties to recognize this so that they can find common ground.

In this regard, Ahmad Shboul (2005) reminds us that keeping religion out of politics is not the same as keeping it out of society in general and that aside from the communists, even the most secular governments of the Western world have not attempted to do this.

Shboul suggests that the US attempts to secularize Arab politics may have even resulted in a backlash that has contributed to the growth of political Islam. Westerners would do well to remember that there is not only one form democratic society can take.

In fact, we do well to remember that even in the West, notions over what accruements democracy must have remains in flux and have changed over time.

As Hefner points out, whereas family was once seen as the central base of Western culture, today individual freedom is often elevated above family unity.

Additionally, the very notion of family is being redefined as Ame-ricans consider a variety of arrangements including domestic partnerships, civil unions, and gay marriage.

Despite our consensus on many central values there is constant stress in Western societies over the proper balance of individual right and needs of the community, equality and freedom, and even the pro-per role of religion and morality in politics.

Just as various Western democratic societies define each of these somewhat differently, Muslim democracies are likely to have their own brand of pluralism.

The debate over the passage of sharia-based legislation reflects that that Indonesia continues to map out the most central questions concerning the basic shape of its democracy.

The debate is less a debate about whether sharia is good or bad, but more about the proper meaning of sharia and its relationship to the state and thus its relationship to the national ideology of Pancasila.

Ultimately, it reflects a deep debate over the very meaning of the Indonesian nation and what it means to be Indonesian.

All of us have multiple identities. We may define ourselves as students, scholars, husbands, wives, athletes, musicians from an array of images that form our composite selves.

However, for a nation state to succeed it is essential that one of the imbedded images that a country’s inhabitants hold of themselves is that of their national identity.

But it is not enough to simply be an American, German, Indonesian or Turk, for a nation to function it is necessary that one’s national identity represent some share sense of community, and thus shared values.

Most nations form out of a long history that creates a shared past. In most of Western Europe these shared histories have been bound together by common languages, religions and cultural norms.

Thus, while the Italians and French were both Catholics, the growing awareness of their differences became an expression of nationalism.

Indonesians similarly may share Islam with others across the globe, but Islam can fulfill only part of the nationalist vision. Of course this is especially true in light of the tens of millions of Indonesians who are not Muslims.

The challenge for Indonesia is to find a place for sharia that neither subverts the uniqueness of Indonesia from rest of the Islam nor undermines non-Muslim Indonesians.

Indonesian Islamic scholarship has long and deep ties to the Middle East that form a strong bond with the rest of the Muslim world and recent decades have seen what is often called the Islamization or sometimes even the Arabization of Indonesia.

It would thus be a mistake to dismiss Indonesia as a worthy example of what the type of democratic society that Islam has produced even if it would be a mistake to assume that what can work in Indonesia could be exported to rest of the Islamic world.


Blake Respini is a graduate of Stanford University, USA, and lecturer at the Department of Political Science, San Francisco State University, USA. Herdi Sahrasad is associate director at Center for Islam and State Studies, Paramadina University, Jakarta, and PhD candidate at Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta

— JP

Copyright © 2010 The Jakarta Post - PT Bina Media Tenggara. All Rights Reserved.

---

Source URL: http://www.thejakartapost.com/news/2010/02/05/indonesia-islam-and-democracy-a-perspective.html

God, Sex and Love on American Campuses

The Huffington Post June 17, 2010
http://www.huffingtonpost.com/roger-friedland/hey-god-is-that-you-in-my_b_588161.html

Roger Friedland
Professor of Cultural Sociology, University of California, Santa Barbara
Posted: May 24, 2010 11:54 PM

God, Sex and Love on American Campuses

Read More: Christianity And Sex , Christianity And Sexuality , Christianity Sex , Christianity Sexuality , Evangelicals And Sex , Evangelicals And Sexuality , Evangelicals Sex , Evangelicals Sexuality , God And Sex , God And Sexuality , God Sex , God Sexuality , Religion And Sex , Religion And Sexuality , Religion Sex , Religion Sexuality , Sex , Sexuality , Religion News

The sex is hot, but the heart is cold. Undergraduate men today have more "fuck buddies" than dates. A college date is a rare phenomenon, not unlike seeing a California condor in the 1980s.

I now know who does what sexually to whom among university students, and under what relational conditions. It was not by chance that I started investigating students' erotic world in the same year my twin daughters began to menstruate. Forty years ago I had sampled the pleasures of flesh in the first flush of the sexual revolution, stoned encounters in strange beds and on forest floors with girls whom I didn't know very well. But when I looked around at the adolescent world my daughters were entering, I felt that something had changed.

My generation took love for granted; sex was the great uncertainty, the adventure. This new generation has reversed the equation. For them, sex has become ordinary; what is uncertain, frightening, and for an increasing number of them unbelievable, is love.

Much to my daughters' chagrin I started my research on Facebook. Normally you have to pay kids to take surveys. Working with Paolo Gardinali, the head of our university's survey research center, I didn't have much money.

All we could muster was a knowing invitation. Our first banner ad in Facebook ran as follows: "When was the last time you got laid? Prayed? Said I love you? Tell us about it."

In a couple of weeks, more than a thousand students took the survey, a quarter of whom wanted to be interviewed personally about it. We have now surveyed many thousands of students both through Facebook and in large classes at the University of California, Santa Barbara where I teach, a place known both for the Nobel prizes won by its scientists and the sexual abandon practiced beachside by its students. My campus is a hot house for brilliant brains and beautiful flesh.

We asked students to tell us about their last sexual encounter. Who touched what body part? Was it a boyfriend/girlfriend, a hook-up, a booty call, friends with benefits? Did you love her or him? And she/he you?

We now have a huge sample of sex acts. More than half of all sex takes place in relations stripped of any romantic intent or possibility. That's for everybody. If you break out the guys, two thirds of their sex takes place in loveless, non-romantic -- typically first-time -- encounters. While some girls are playing by Sex and the City rules, most hope a relationship is going to flare up out of these first frictions.

American evangelicals and fundamentalists reached for political power in response to my generation's sex, what they saw as a horrible debauchery. Jerry Falwell began his Moral Majority after stumbling into a stoned, orgiastic Led Zeppelin concert. For three decades now, there has been a religious political obsession with what goes on in young people's underpants.

I am not so concerned with young people's sex. It's their love lives that have me worried. Students don't exactly believe in it anymore. The majority suspect love might be a fiction invented to keep women down. They don't expect their own romantic bondings to last. Indeed a fair proportion don't even want them to last.

So who loves? Nobody, except for J.K. Rowling, seems to be worried about that. The religious right has been preoccupied with young people's sexual abandon, pushing through abstinence-only forms of sexual education, which made it once again into President Obama's recent health reform bill in 2009. Sex outside a sacramental marriage is a sin, they say. Only a return to God can contain our lusts.

Does God matter? A huge amount of research has now been conducted on whether religious belief and practice constrain the onset and promiscuity of young people's sexuality. American sociologists have found that really religious young people have intercourse a bit later and with fewer partners. But the more people have looked, the less religion seems to matter.

Just as in the case of Representative Mark Souder, the Congressional cheerleader for abstinence-only sex education who had sex with his staffer and was recently forced to resign, God does not do a good job guarding their private parts. We found that belief in God has no impact on young people's sex lives. College virgins are no more likely to believe in God than non-virgins. Even those who took a virginity pledge are not sexually different from those who didn't, except they have had a little more oral experience.

Researchers have been looking in the wrong place. God is not working in people's underpants. But God, it turns out, does matter to young people's love lives. A student's belief in God is strongly associated with whether he or she conjoins sex and love. When compared to those who don't believe in anything beyond the physical world, young people who definitely believe in God are twice as likely to make love, as opposed to just having sex. Those who believe in God, and even more so a loving God, it turns out, are much more likely to have romantic sex and to find it difficult to separate out sex and love. If you want a lover, one of the best places to look is among those who believe in God.

Why does belief in God promote the making of love? There are various possibilities. The first is that our monotheisms make love into a sacred value. People who believe in God learn to value love. The second is that religion makes sex into a guilty pleasure. The religious need to love to justify their sex. But I think there is third reason, one that points to love as a structure of faith central to the making of our world. A relation with the divine is one in which you acknowledge your lack of sovereignty and self-control; admit that you are not your own basis, your own source; and depend on an other for your being whom you will never really understand or control. Religiosity and real romance are parallel orders of experience.

Whether religious faith is a template for loving or loving is the ground out of which we imagined our one God, romantic love is a historical achievement, one of the critical ways we moderns constitute ourselves as individuals. The desire to give oneself to another, to be entrusted with another's being, to hear the call and respond, is a font from which social solidarity, equality, and justice all derive. Love is an unlikely, even impossible, life course, but nonetheless an essential driver of much that is great in our world. Love is the prerequisite of our kind of history. When we no longer believe in it, we cripple our capacity to make it.

To me, it is more frightening that there are increasing numbers of young people who doubt the existence of love than that of God. It may be that God doesn't want us fornicating, but love's vulnerability to decay is ultimately more threatening to our political union than which sexual acts are objects of prohibitive legislation.

We need to be less concerned with how and when our sons and daughters cover their genitals, and much more with whether they can uncover their hearts. That it has become easier for a lot of young women to put a man's penis in their mouths than to hold his hand is the real obscenity. God's presence in our underpants is the least of our worries.